JASA PAJAK BADAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang terutang atas penghasilan, antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 (satu) tahun pajak.

pph yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh wajib pajak dan Undang-Undang pajak penghasilan telah mengatur cara pelunasan pph yang terutang oleh wajib pajak, yaitu dengan cara membayar sendiri dan melalui pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain, wajib pajak diharapkan dapat memahami dengan tepat cara menghitung pph yang terutang, bagaimana pembayarannya, dan mekanisme pelaporan pph yang telah di bayar tersebut.

pph yang dipotong dan /atau dipungut melalui pihak lain lebih dikenal dengan istilah pph Potput. sesuai ketentuan dalam Undang-Undang pph,pph Potput. terdiri atas pph pasal 4 ayat (2), pph pasal 15, pph pasal 21, pph pasal 22, pph pasal 23 dan pph pasal 26.

Objek PPh Potput terdiri atas berbagai macam penghasilan, antara lain penghasilan dari pekerjaan, pemberian jasa, sewa bangunan, dan dividen.

PPh Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan/pemungutan dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah diatur antara lain adalah:

1. Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya.
2. Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara.
3. Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
4. Hadiah Undian.
5. Transaksi Saham.
6. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Jasa Konstruksi.
8. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
9. Deviden yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
10. Penghasilan yang Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PPh Pasal 15 

PPh Pasal 15 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan dan/atau penyetoran sendiri PPh atas penghasilan Wajib Pajak yang antara lain bergerak dalam usaha jasa pelayaran dan usaha jasa penerbangan.

1. Jasa Pelayaran Dalam Negeri.
2. Jasa Penerbangan Dalam Negeri.
3. Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.

PPh Pasal 21 

PPh Pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 antara lain dilakukan oleh:

1. Pemberi Kerja, termasuk cabang, perwakilan, atau unit yang melakukan sebagian atau        seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan,
2. Bendahara Pemerintah,
3. Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun, dan
4. penyelenggara kegiatan.

Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dibedakan menurut penerima penghasilannya antara lain pegawai, pensiunan, peserta kegiatan dan bukan pegawai.

PPh Pasal 22 

PPh Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang/jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN/APBD dan non APBN/APBD, dan penjualan barang sangat mewah.

PPh Pasal 23 

PPh Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen, royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya.

PPh Pasal 23 

PPh Pasal 26 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia.